JAKARTA, tagline.id — Aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Indonesia menjadi perhatian DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong pemerintah memperkuat kapasitas mitigasi bencana geologi, mulai dari pemantauan, pengolahan data, pemetaan kawasan rawan, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat.
Meitri menilai aktivitas vulkanik yang terjadi dalam waktu berdekatan menjadi peringatan bahwa sistem kesiapsiagaan harus terus ditingkatkan. Keandalan instrumen pemantauan dan kecepatan informasi dinilai menjadi faktor penting agar masyarakat serta pemerintah daerah dapat mengambil keputusan secara tepat.
“Erupsi sejumlah gunung api menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperkuat sistem mitigasi bencana geologi. Kita membutuhkan pemantauan yang andal, instrumen yang semakin baik, data yang akurat, serta sistem informasi yang cepat agar masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat,” ujar Meitri melalui rilis kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Dorongan tersebut juga dikaitkan dengan dukungan anggaran untuk Badan Geologi. Dalam pembahasan anggaran Kementerian ESDM, Badan Geologi memperoleh alokasi Rp774,82 miliar untuk Tahun Anggaran 2027 dari total pagu Kementerian ESDM sebesar Rp27,37 triliun yang telah disetujui Komisi XII DPR RI.
Meitri berharap anggaran tersebut digunakan secara optimal untuk memperkuat fungsi strategis Badan Geologi, terutama pemantauan gunung api, modernisasi dan pemeliharaan instrumen, pengolahan data, pemetaan kawasan rawan bencana, serta penyebaran informasi kebencanaan.
“Yang penting bukan hanya besaran anggaran, tetapi bagaimana dukungan tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas Badan Geologi. Kami ingin melihat peningkatan yang terukur dalam keandalan instrumen, cakupan pemantauan, kualitas data, dan kecepatan penyampaian informasi kebencanaan,” jelasnya.
Salah satu aktivitas vulkanik yang menjadi perhatian adalah Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Gunung tersebut berada pada Level III atau Siaga, dengan aktivitas erupsi tercatat pada 4–6 September 2026.
Sebaran abu vulkanik dari aktivitas tersebut terpantau menuju sejumlah wilayah, termasuk Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu. Kondisi ini, menurut Meitri, menunjukkan bahwa ancaman bencana geologi dapat melampaui batas administratif suatu daerah.
Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi antarlembaga, termasuk Badan Geologi/PVMBG, BNPB, BPBD, BMKG, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
“Kita perlu memastikan rantai informasi berjalan dengan baik, mulai dari pemantauan dan analisis ilmiah hingga diterjemahkan menjadi langkah kesiapsiagaan di lapangan. Koordinasi yang kuat menjadi kunci, terutama ketika aktivitas vulkanik berpotensi berdampak lintas wilayah,” katanya.
Politisi PKS tersebut menilai penguatan mitigasi tidak boleh dilakukan hanya ketika aktivitas gunung api meningkat. Sistem pemantauan, kesiapsiagaan, dan komunikasi kebencanaan harus dibangun sebagai kapasitas permanen.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII itu, investasi mitigasi diperlukan untuk menekan potensi korban jiwa, kerugian ekonomi, dan dampak sosial apabila bencana terjadi.
“Belanja mitigasi bukan sekadar pengeluaran, tetapi investasi untuk membangun ketangguhan masyarakat. Karena itu, kapasitas mitigasi harus dibangun secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya ketika aktivitas vulkanik meningkat,” pungkas Meitri.
