JAKARTA, tagline.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merelokasi 614 pedagang kaki lima (PKL) dari kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Penataan yang berlangsung 24–31 Agustus 2026 itu dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus menyediakan ruang usaha yang lebih tertib, aman, dan nyaman.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi penempatan pedagang, Selasa (1/9/2026). Ia memastikan relokasi tidak sekadar memindahkan pedagang, tetapi tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha mereka.
Sebanyak 331 pedagang ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7, 193 pedagang ikan di Lokasi Binaan (Lokbin) Kramat Jati, 45 pedagang kue di Lokbin Cililitan, dan 45 pedagang lainnya disebar ke sejumlah pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.
“Hari ini, Pemerintah DKI Jakarta secara sungguh-sungguh ingin menata kawasan pedagang yang ada di Kramat Jati ini. Total ada 614 pedagang yang sudah disiapkan lokasi penempatannya,” ujar Pramono.
Penataan Kramat Jati bukan perkara singkat. Aktivitas perdagangan di kawasan tersebut telah berlangsung sejak awal 1970-an atau lebih dari setengah abad.
Pramono mengakui pembenahan kawasan tersebut menghadapi tantangan karena aktivitas perdagangan telah mengakar selama puluhan tahun. Namun, penataan dinilai diperlukan untuk mengembalikan fungsi ruang publik dan menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib.
“Pembenahan ini terus terang tidak gampang karena sudah berlangsung puluhan tahun sejak awal tahun 1970-an. Tetapi untuk menciptakan ketertiban di Jakarta, penataan di Kramat Jati ini mutlak dilakukan,” tegasnya.
Pemerintah memilih pendekatan dialogis dengan melibatkan pedagang, tokoh masyarakat, dan pengurus paguyuban. Pendekatan tersebut dilakukan agar penataan tetap memberikan ruang bagi pedagang untuk melanjutkan kegiatan ekonominya.
Untuk meringankan beban pedagang selama masa adaptasi, Pemprov DKI membebaskan retribusi pasar selama enam bulan.
Besaran retribusi yang dibebaskan mencapai Rp180 ribu per bulan atau Rp6.000 per hari bagi pedagang yang direlokasi.
Selain keringanan biaya, pemerintah membenahi fasilitas di sejumlah lokasi binaan. Perbaikan mencakup saluran air dan sirkulasi udara, termasuk penambahan kipas angin untuk menciptakan lingkungan berdagang yang lebih nyaman dan higienis.
Pemprov DKI juga menyiapkan strategi agar perpindahan lokasi tidak membuat pedagang kehilangan pasar. Salah satunya melalui penguatan promosi lokasi binaan.
Pramono meminta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) memperluas publikasi mengenai lokasi baru tersebut sehingga masyarakat mengetahui tempat pedagang berjualan.
Penataan juga diarahkan pada penguatan ekonomi pedagang. Pemprov DKI tengah membahas pembentukan koperasi yang dapat menjadi wadah bersama sekaligus memperkuat rantai pasok.
Salah satu peluang yang dibahas adalah penyediaan ikan segar dengan harga terjangkau untuk rumah sakit yang dikelola Pemprov DKI.
“Kami telah berdiskusi bersama Wali Kota Jakarta Timur dan Kepala Dinas PPKUKM mengenai gagasan pembentukan koperasi bagi para pedagang,” kata Pramono.
Skema tersebut diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan ketertiban kawasan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi pedagang setelah menempati lokasi binaan.
Pemprov DKI juga menyiapkan lahan penyangga untuk mengantisipasi keterbatasan kapasitas di lokasi utama. Lahan tambahan tersebut berada tidak jauh dari kawasan Kramat Jati dan ditargetkan siap digunakan dalam waktu sekitar tiga pekan.
Pemerintah telah berkoordinasi dengan perwakilan pedagang mengenai lokasi tambahan tersebut.
“Kami optimistis dalam waktu tiga minggu ke depan tempat penampungan tambahan tersebut siap digunakan sehingga seluruh pedagang tertampung secara sempurna,” ujar Pramono.
Pramono menegaskan penataan dilakukan dengan pendekatan humanis melalui penyediaan tempat relokasi yang layak. Namun, pemerintah juga menetapkan batas tegas setelah lokasi baru tersedia.
“Prinsip utama kami adalah mengedepankan pendekatan yang humanis dengan menyediakan tempat relokasi yang layak. Namun, jika di kemudian hari masih ada yang kembali berjualan di badan jalan, penertiban dan sanksi tegas akan tetap diberlakukan,” tegasnya.
Koordinator Pedagang Subuh Kramat Jati, Muhtarom, menyambut baik proses penataan yang dilakukan melalui komunikasi dengan pedagang.
Ia mengatakan para pedagang telah diimbau untuk memanfaatkan lokasi binaan yang disediakan pemerintah dan tidak kembali menggunakan badan jalan.
“Kami telah mengimbau seluruh pedagang pasar subuh untuk masuk dan memanfaatkan fasilitas lokasi binaan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah,” ujar Muhtarom.
Muhtarom juga mengapresiasi perhatian Pemprov DKI dan berharap komunikasi tetap terjaga selama proses transisi serta pembangunan fasilitas tambahan.
“Kami berterima kasih atas kebijakan dan perhatian Bapak Gubernur, serta kami berkomitmen menjaga ketertiban bersama selama proses penyiapan sarana tambahan berlangsung,” pungkasnya.
Penataan Kramat Jati kini memasuki fase transisi. Pemerintah berupaya menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus: mengembalikan fungsi fasilitas umum dan memastikan pedagang tetap memiliki ruang untuk mencari nafkah secara tertib.
