JAKARTA, tagline.id – Gelombang desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi jajaran kabinet kembali menguat. Kali ini, Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo meminta Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk mencopot Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang dinilai terus terseret polemik dan berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Desakan itu disampaikan menyusul mencuatnya sejumlah kontroversi yang menyeret nama Dody Hanggodo, mulai dari dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak dalam daftar delegasi hingga isu dugaan nepotisme terkait pengangkatan komisaris BUMN. Meski seluruh tudingan tersebut telah dibantah oleh Menteri PU maupun Kementerian PU, Anshar menilai kegaduhan yang berulang tetap menjadi beban politik bagi pemerintah.
“Presiden membutuhkan pembantu yang fokus bekerja, bukan pejabat yang terus menjadi sumber kontroversi. Kalau seorang menteri lebih banyak menyita perhatian publik karena polemik dibanding prestasi kerjanya, sudah saatnya Presiden melakukan evaluasi,” kata Anshar, Senin (20/7/2026).
Menurut Anshar, Presiden Prabowo membutuhkan menteri yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan, bukan figur yang terus memicu perdebatan di ruang publik. Ia menilai setiap kontroversi yang muncul akan berdampak pada persepsi masyarakat terhadap kinerja kabinet secara keseluruhan.
Mantan Wakil Ketua Umum KNPI Pusat itu juga mengingatkan bahwa pejabat negara harus mampu menerima kritik secara terbuka dan menunjukkan sikap sebagai pelayan masyarakat.
“Jangan bersikap arogan terhadap kritik publik. Jabatan menteri adalah amanah untuk melayani rakyat, bukan membangun kesan bahwa kekuasaan dapat digunakan sesuka hati. Rakyat sedang menilai integritas para pembantu Presiden,” tegasnya.
Anshar turut menyoroti berbagai isu yang berkembang mengenai dugaan keterlibatan keluarga dalam urusan kementerian. Menurutnya, apabila seluruh tudingan tersebut tidak benar, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara transparan agar tidak memicu spekulasi yang berkepanjangan.
Ia menegaskan, apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran etika, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan kewenangan, proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Sebelumnya, Kementerian PU telah membantah berbagai tudingan yang beredar. Kementerian menjelaskan pencantuman nama istri dan anak Menteri PU dalam dokumen perjalanan luar negeri hanya untuk kepentingan administrasi pengurusan visa, sementara seluruh biaya keluarga disebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dody Hanggodo juga telah membantah isu mengenai pengangkatan kerabatnya sebagai komisaris BUMN.
Anshar menegaskan, sikap LOGIS 08 bukan ditujukan untuk menyerang pribadi Menteri PU, melainkan sebagai bentuk pengingat agar pemerintahan tetap menjaga integritas dan kepercayaan publik.
“Kami meminta Presiden Prabowo menggunakan hak prerogatifnya untuk mengevaluasi, bahkan mencopot Menteri PU demi menjaga marwah pemerintahan dan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
