JAKARTA, tagline.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguatkan budaya antikorupsi melalui Kampanye Antikorupsi 2026 di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (16/8).
Sebanyak 10.530 peserta dari berbagai unsur mengikuti kegiatan bertema “Semangat Kemerdekaan Menuju 5 Abad Kota Global: Jaga Jakarta, Jaga Integritas” tersebut. Peserta berasal dari ASN DKI, BUMD, KPK, RT/RW, LMK, PKK, Karang Taruna, Dasawisma, Jumantik, hingga elemen masyarakat lainnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kolaborasi dengan KPK diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan pemerintah yang memiliki risiko maupun nilai strategis berjalan dengan tata kelola yang baik.
“Selama ini Pemprov DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. Dan sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jajaran balai kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK,” kata Pramono saat meninjau kegiatan.
Kampanye yang dipusatkan di Taman Dukuh Atas atau Jakarta Creative Zone itu dikemas melalui Integrity Fun Walk dan Integrity Booth.
Ribuan peserta mengikuti Integrity Fun Walk dengan menempuh rute sepanjang 2,2 kilometer. Jalan kaki bersama tersebut menjadi bagian dari ajakan untuk menerapkan nilai integritas bukan hanya dalam pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
“Dalam kampanye antikorupsi ini diikuti kurang lebih 10.530 peserta dari ASN DKI Jakarta, tentunya paling banyak BUMD, dan dari KPK, RT/RW, LMK, kemudian PKK, Karang Taruna, Dasawisma, Jumantik, dan sebagainya,” ujar Pramono.
Selain kampanye, warga juga mendapat akses informasi melalui Integrity Booth. Pemprov DKI dan KPK mengenalkan kanal pengaduan resmi yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran maupun persoalan pelayanan publik.
Warga dapat memanfaatkan SIPADU untuk menyampaikan laporan dugaan kecurangan. Sementara aplikasi JAKI dapat digunakan untuk mengadukan persoalan pelayanan publik dan berbagai masalah perkotaan.
Sejumlah layanan publik turut dihadirkan dalam kegiatan tersebut. Di antaranya pelayanan perpajakan daerah, pemeriksaan kesehatan gratis, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), layanan Online Single Submission (OSS) bagi usaha mikro perseorangan, serta edukasi pemilahan sampah.
Pramono menegaskan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus menjadi bagian dari pengawasan dengan menolak praktik korupsi dan melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme resmi.
“Kampanye ini mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi dengan berani menolak praktik korupsi, melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi, serta menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga meminta masyarakat ikut mengawasi pengelolaan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Pengawasan publik dinilai penting agar anggaran dikelola secara bertanggung jawab dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan warga.
“Kami ingin warga juga turut serta membangun Pemerintah Provinsi DKI ini agar Pemerintah Provinsi DKI dapat kita lihat, kita nikmati dengan baik kondisi keadaan yang nantinya aman, terkendali, dan berintegritas, baik pemerintahannya maupun masyarakatnya,” ujar Johanis.
Menurut Johanis, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi salah satu kunci menjaga tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan pembangunan Jakarta berjalan transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.
“Terima kasih atas kerja samanya yang baik. Pemerintah daerah beserta rakyat, kita sukseskan pembangunan Pemerintah DKI agar tetap lebih maju dan sejahtera. Hidup DKI,” pungkasnya.
