Bandung, tagline.id – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menegaskan persoalan utama yang dihadapi petani bukan terletak pada kemampuan bertani, melainkan masih lemahnya dukungan negara dalam menjamin akses lahan, sarana produksi, infrastruktur, hingga kepastian pasar.
Pernyataan itu disampaikan Adian saat menghadiri Festival Aspirasi BAM DPR RI bertema Kopi sebagai Tanaman Pangan, Konservasi, dan Industri di Bandung, Jawa Barat, Minggu (19/7/2026).
Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, pembahasan mengenai sektor pertanian tidak bisa dipisahkan dari persoalan lahan, kepastian hukum, produksi, dan pemasaran hasil panen.
“Bicara petani ya bicara tanah. Bicara petani, bicara hukum. Bicara petani, bicara produksi. Bicara petani ya bicara pasar,” tegas Adian.
Ia menilai pemerintah harus membangun ekosistem pertanian yang utuh, mulai dari penyediaan lahan, bibit unggul, pupuk, peningkatan produksi, hingga membuka akses pasar bagi petani.
Menurutnya, persoalan mendasar tersebut harus menjadi fokus utama pemerintah agar kesejahteraan petani benar-benar meningkat.
“Problem kita tidak kecil. Tanah, bibit, pupuk, produksi, hingga pasar harus dikelola dengan baik. Pertanyaannya, negara mampu tidak mengelola semua itu?” ujarnya.
Adian juga mengkritik pola kerja sama pemanfaatan lahan milik BUMN dan Perhutani yang dinilai belum memberikan kepastian bagi petani kopi. Ia menilai kontrak pemanfaatan lahan selama dua tahun tidak sejalan dengan masa produktif tanaman kopi yang dapat berlangsung hingga puluhan tahun.
“Kalau kopi bisa berproduksi sampai 20 tahun, kenapa kontraknya hanya dua tahun? Rakyat itu bukan objek bisnis,” katanya.
Selain itu, Adian menyoroti lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah dalam mendukung sektor pertanian. Menurutnya, kebutuhan dasar seperti pembangunan jalan usaha tani seharusnya dapat diselesaikan apabila kementerian, pemerintah daerah, Perhutani, dan PTPN memiliki komitmen yang sama.
Ia menegaskan persoalan petani tidak akan pernah selesai apabila pemerintah masih bekerja secara sektoral tanpa sinergi yang kuat.
“Masalahnya bukan di rakyat. Masalahnya di negara. Selama ini persoalannya selalu berputar di situ karena antarlembaga belum mampu bekerja secara terpadu,” pungkasnya.
