JAKARTA, tagline.id — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) M. Herindra bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk mengantisipasi ancaman di ruang digital.
Konsolidasi tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026). Pertemuan ini menjadi rakor Kominpus pertama yang diselenggarakan di luar Kantor BIN, dengan Kemkomdigi sebagai tuan rumah perdana.
Rapat dipimpin Herindra selaku Kepala Kominpus dan dihadiri Nugroho, bersama jajaran serta perwakilan unsur intelijen, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan kementerian/lembaga terkait, termasuk Polri, TNI, serta Kementerian Pertahanan.
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan, perkembangan teknologi telah menjadikan ruang digital bagian penting dari kehidupan masyarakat sekaligus kepentingan strategis nasional. Karena itu, pengamanannya membutuhkan kerja bersama, pertukaran informasi, serta langkah antisipatif yang terintegrasi.
“Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman,” ujar Meutya.
Rakor Kominpus menjadi forum konsolidasi untuk membahas situasi strategis dan potensi ancaman terhadap keamanan nasional, termasuk dinamika di ruang digital.
Salah satu isu yang dibahas adalah percepatan penanganan konten negatif, mulai dari konten terorisme, pornografi anak, narkoba, dan judi online, hingga disinformasi, fitnah, serta ujaran kebencian (DFK).
Meutya mengatakan, penanganan konten tersebut memerlukan koordinasi antarlembaga agar informasi yang diperoleh dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
“Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” tuturnya.
Menurut Meutya, pertukaran informasi intelijen dan penguatan kemampuan keamanan siber penting untuk membantu negara mengenali potensi ancaman sejak dini, sekaligus menentukan respons yang sesuai.
“Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur. Kita ingin membangun ekosistem digital yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga aman, tangguh, dan terlindungi,” jelasnya.
Meutya menambahkan, penguatan keamanan digital perlu berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, semakin luas aktivitas masyarakat dan pemerintahan yang berlangsung secara digital, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem keamanan dan tata kelola yang kuat.
“Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat,” kata Meutya.
Melalui konsolidasi tersebut, koordinasi lintas lembaga diharapkan semakin memperkuat kemampuan negara dalam membaca perkembangan ancaman, bertukar informasi, serta menyusun langkah pencegahan dan penanganan secara terukur.
Penguatan keamanan ekosistem digital juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat dan negara terhadap teknologi digital.
